Home

Oleh: Okky Madasari

Siapa yang tidak nelangsa sekaligus geram mendengar seorang remaja bunuh diri karena malu dan merasa bersalah?

Putri, perempuan Aceh berusia 16 tahun, bunuh diri  setelah ditangkap polisi syariah saat sedang menonton pertunjukan musik (6/9/2012). Ia ditangkap karena dianggap melanggar peraturan syariah. Putri  juga dituduh sedang menjajakan diri. Kabar beredar cepat dan disebarluaskan oleh media setempat. Didera rasa malu dan bersalah, Putri memilih mengakhiri hidupnya.

Ada dua pertanyaan yang kemudian muncul dari peristiwa ini. Pertama, kenapa Putri memilih bunuh diri. Kedua, kenapa ia  harus ditangkap  oleh polisi syariah.

Sebelum bunuh diri, Putri meninggalkan surat untuk ayahnya. Dalam surat tersebut ia meminta maaf karena  sudah membuat malu ayahnya. Rasa malu yang pasti begitu besar sehingga bisa membuat seorang remaja putus asa dan merasa  tak ada lagi  yang berarti dalam hidupnya.

Rasa malu yang ditanggung Putri merupakan hasil bentukan nilai-nilai dalam masyarakat, baik yang lahir dari  tradisi setempat maupun  dari agama. Sejak lahir,  perempuan menyunggi beban berat di kepalanya. Beban itu tak boleh dilepas, tak boleh jatuh, apalagi hilang. Nilai seorang perempuan ada dalam beban yang dia sunggi itu.  Sekali  jatuh  atau hilang,  perempuan itu tak  lagi ada artinya. Maka  seumur hidup seorang perempuan harus berjalan hati-hati, melawan  sekuat tenaga jika ada orang  yang hendak merampas beban yang ia bawa. Bahkan beban yang  disunggi itu jauh lebih berarti daripada dirinya sendiri.

Beban itu dinamakan “kehormatan”. Sebuah  konsep yang sebenarnya sangat abstrak, buah dari dari konstruksi sistem sosial yang patriarki. Kehormatan bagi perempuan menempel pada tubuhnya, pada keperawanannya, pada apa yang disebut  sebagai “kesucian”. Konsep kesucian pun lagi-lagi sebuah konstruksi sosial  yang terpaksa harus ditelan dan diterima setiap perempuan. Maka seorang  perempuan yang  tak perawan telah kehilangan kesucian  dan kehormatan. Habislah nilainya sebagai perempuan.  Jatuhlah nilainya di mata laki-laki. Tak akan ada laki-laki yang mau menikahinya. Dan itu artinya ia dan keluarganya  akan menanggung malu seumur hidup.

Putri  tak mau terpenjara oleh rasa malu  dan  rasa bersalah. Ia tak mau hidup tanpa nilai diri. Ia telah kehilangan kehormatan — satu-satunya ukuran dalam masyarakatnya untuk menilai seorang perempuan.

Mengikuti rumusan Emile Durkheim tentang tipe-tipe bunuh diri, bunuh diri Putri  ini bisa dikategorikan sebagai bunuh diri altruistic. Bunuh diri yang dilakukan  karena merasa bersalah, merasa gagal, merasa tak lagi  punya harga diri dan kehormatan sebagai manusia. Bunuh diri altruistic terjadi karena seorang individu terikat terlalu kuat dengan moral dan masyarakat. Seperti itulah  gambaran masyarakat di  Indonesia pada umumnya, terutama di Aceh.  Ikatan nilai dan moral, baik secara tradisi dan agama, menempatkan  nilai diri seorang individu tak  lebih penting dari sistem sosial itu sendiri.

Sewenang-wenang

Permasalahan semakin pelik ketika nilai-nilai tradisi dan agama yang mestinya bersifat subyektif dan tidak mengikat secara formal diakomodasi dalam sebuah hukum negara. Konsep “kehormatan” yang mengikat perempuan jelas bukan bagian dari  ranah negara.  Tapi berbagai aturan untuk perempuan yang  berpangkal dari konstruksi sosial menjadi hukum  formal dalam wadah Perda Syariat.

Dalam Perda Syariat di Aceh termuat  larangan seorang perempuan berada di luar rumah  pada malam hari bersama laki-laki yang bukan kerabat langsung.  Selain itu juga terdapat aturan bagi perempuan untuk berpakaian sesuai dengan hukum Islam. Atas dasar hukum inilah Putri ditangkap.

Pelembagaan hukum agama sebagai hukum formal dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan agama adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakdilan. Perda syariah menjadi pembenar untuk tindakan sewenang-wenang. Seseorang ditangkap, dipermalukan, bahkan mendapat hukuman tanpa ada proses pembuktian.

Putri bukan satu-satunya korban. Kerap polisi syariah menggelar razia untuk menangkap orang-orang yang dianggap  melanggar perda. Perempuan yang tidak berpakaian sesuai hukum Islam  digiring ke  kantor polisi, dipermalukan seolah mereka adalah pencuri atau  pelaku kriminal. Desember 2011, puluhan anak muda penggemar musik Punk yang hendak menonton konser ditangkap. Di kantor polisi mereka dipertontonkan pada wartawan. Gambar anak-anak Punk  dilucuti baju dan digunduli beredar luas. Seorang anak perempuan berurai air mata saat rambut panjangnya digunting paksa.  Sama seperti  Putri, anak-anak muda ini  juga  menanggung malu seolah mereka adalah pelaku kejahatan.

Merazia dan mempertontonkan orang yang dianggap melanggar norma kesusilaan adalah bagian dari peradaban masa lalu. Tak selamanya nilai-nilai yang berakar dari tradisi dan agama layak dipertahankan. Lebih tak masuk akal lagi ketika nilai-nilai itu menjadi hukum formal yang mengikat warga negara. Perda Syariah di Aceh telah menjadi piranti untuk membenarkan kesewenang-wenangan, kekerasan dan melanggengkan ketidakadilan.

About these ads

One thought on “Atas Nama Kehormatan Perempuan

  1. Menurut saya, apapun bentuk kesewenang-wenangan hukum tidak dapat diterima oleh siapapun, terlepas apakah hukum tersebut berdasarkan hukum formal atau agama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s